Dalambuku ini, hanya diuraikan beberapa aspek pembahasan yang berkenaan dengan (i) disiplin ilmu hukum tata negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum kenegaraan, (ii) gagasan umum tentang konstitusi, (iii) sumber-sumber hukum tata negara atau the laws of the constitution, (iv) konvensi ketatanegaraan atau the conventions of the constitution, dan (v) metode-metode penafsiran yang dikenal dalam hukum tata negara; serta (vi) berbagai aspek mengenai praktik hukum tata negara.
Pengantarhukum tata negara Indonesia / oleh Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim: Judul Asli: Judul Seragam: Pengarang: Kusnardi, Moh. Harmaily Ibrahim Pusat Studi Tata Negara: Edisi: Cet. 4: Pernyataan Seri: Penerbitan: Jakarta : Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981: Deskripsi Fisik: 363 hlm. ; 21 cm: Jenis Isi: Jenis Media: Jenis Wadah
TambahkanUlasan. ( Kembali Ke Atas) Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi) Ni'matul Huda. Rp99.000 Rp110.000. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Mohammad Daud Ali. Rp84.600 Rp94.000. Hukum Perdata Indonesia.
olehProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam buku yang ber judul "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" ini. Selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang telah memiliki andil besar dalam pe - ngembangan kehidu pan bernegara dan berkonstitusi di Indonesia untuk menjadi lebih baik dan lebih demo -
Bukupertama adalah pengantar bagi kajian hukum tata negara pada umumnya sebagai satu cabang ilmu pengetahuan hukum. Materi buku per-tama inilah yang biasa disebut sebagai Hukum Tata Ne-gara Umum. Sedangkan buku yang kedua berkenaan de-ngan materi Hukum Tata Negara Positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena banyaknya materi yang penting, maka pada Buku kedua ini juga diberi judul "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", karena sifatnya hanya
Pengantarilmu hukum tata negara / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Judul Asli: Judul Seragam: Pengarang: Jimly Asshiddiqie, 1956- (pengantar) Edisi: Cetakan ke-9, Mei 2017: Pernyataan Seri: Penerbitan: Depok : Rajawali Pers, 2017 Ā© 2009 pada penulis: Deskripsi Fisik: viii, 463 halaman ; 23 cm: Jenis Isi: teks: Jenis Media: tanpa perantara: Jenis Wadah: volume: Informasi Teknis
.
BerandaKlinikKenegaraan5 Rekomendasi Buku H...Kenegaraan5 Rekomendasi Buku H...KenegaraanJumat, 19 Agustus 2022Sebagai mahasiswa hukum saya sedang mencari referensi buku hukum tata negara. Mohon bantuannya untuk memberikan rekomendasi hukum tata negara yang dapat saya jadikan rujukan kuliah. Terima mempelajari hukum tata negara, terdapat beberapa referensi buku hukum tata negara yang perlu dibaca. Berikut ini 5 rekomendasi buku hukum tata negara yang dapat dijadikan rujukan, mulai dari pengantar hukum tata negara hingga lembaga-lembaga negara. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata ā mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra menjawab inti pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa pengertian hukum tata negara menurut Jimly Asshidiqie adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang prinsip dan norma hukum praktek kenegaraan berkenaan dengan konstitusi, institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antar institusi tersebut dan prinsip hubungan antara kekuasaan negara dan warga ruang lingkup hukum tata negara menurut John Alder meliputi lembaga negara, hubungan antar cabang kekuasaan, pengisian jabatan dari cabang kekuasaan, pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan negara, dan prosedur amandemen hal tersebut, maka untuk mempermudah mempelajari hukum tata negara, kami merekomendasikan 5 buku hukum tata negara sebagai berikutPengantar Ilmu Hukum Tata NegaraPengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I ditulis oleh Jimly Asshiddiqie yang membahas tentang dasar-dasar dan teori seputar ilmu hukum tata ini terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, disiplin ilmu hukum tata negara, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, penafsiran dalam hukum tata negara serta praktik hukum tata buku ini Anda dapat mempelajari hukum tata negara secara lebih global dan umum, dari sejarah hingga perbandingan dengan negara di dalam Bab III, ketika membahas konstitusi, pertama-tama dijelaskan tentang sejarah konstitusi dari terminologi klasik, zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, Piagam Madinah, hingga modern. Masuk pembahasan konstitusi modern, buku ini memberikan contoh dan perbandingan konstitusi dengan negara Tata Negara IndonesiaBuku Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi ditulis oleh Niāmatul Huda membahas tentang hukum tata negara di Indonesia. Berbeda dengan buku sebelumnya yang lebih global, buku ini fokus pada pembahasan seluk beluk hukum tata negara di ini terdiri dari 8 bab, yaitu pendahuluan, sumber hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara menurut UUD 1945, lembaga-lembaga negara independen, demokrasi Indonesia dan sistem pemerintahan daerah di hanya membahas hukum tata negara pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 saja, melainkan buku ini juga membahas tentang sejarah perkembangan hukum tata negara sebelum masa amandemen UUD pembahasan tentang konstitusi di Indonesia dimulai dari berlakunya UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga UUD 1945 pasca & KonstitusionalismeBuku selanjutnya berjudul Konstitusi & Konstitusionalisme ditulis oleh Jimly Asshiddiqie membahas tentang konstitusi dan pembatasan hukum tata negara tentu tidak lepas dari konstitusi. Semua konstitusi, menurut Jimly, selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Sehingga kekuasaan perlu diatur dan dibatasi. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai corak umum dari materi konstitusi hal. 17.Pembatasan dan pengendalian kekuasaan inilah yang disebut sebagai konstitusionalisme hal. 20. Adapun menurut KBBI, konstitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui ini secara garis besar membahas tentang konstitusi dan konstitusionalisme yang ditulis dalam 9 bab, di antaranya seperti prinsip penyelenggaraan negara, organ negara dan pemisahan kekuasaan, dan juga Pengertian Konstitusi dan Praktiknya dalam KetatanegaraanKonstitusi-Konstitusi ModernSalah satu rekomendasi buku yang membahas konstitusi secara komprehensif adalah Konstitusi-Konstitusi Modern yang ditulis oleh ini dibagi menjadi 9 bab yang membahas pengertian, klasifikasi, isi, dan jenis-jenis amandemen konstitusi. Teori yang cukup populer dari Wheare adalah klasifikasi konstitusi. Misalnya konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi berdasarkan cara amandemennya yakni kaku dan lentur serta konstitusi federal dan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi karya Jimly Asshiddiqie membahas tentang cabang kekuasaan negara yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga ini terdiri dari 6 bab, di antaranya organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara, lembaga konstitusional lainnya, lembaga negara lainnya, lembaga-lembaga daerah dan pentingnya konsolidasi kelembagaan 6 bab tersebut, lembaga negara di Indonesia dibahas secara komprehensif mulai dari posisi suatu lembaga, dasar hukum dan jawaban dari kami tentang buku hukum tata negara, semoga Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;Jimly Asshiddiqie. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Sinar Grafika, 2011; Wheare. Konstitusi Konstitusi Modern. Bandung Nusamedia, 2015;Niāmatul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta Rajawali Press, 2012;Konstitusionalisme, yang diakses pada 15 Agustus 2022, pukul
Buku Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 1 Buku Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 1 ini membantu dalam proses pengajaran dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Buku ini disusun dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi realitas menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia akademisi memegang peran strategis untuk melahirkan karya ilmiah pada berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan, pola pikir dan paradigma masyarakat kampus. Di antara cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah disiplin ilmu hukum yang melalui institusi fakultas Hukum dibina dan dikembangkan oleh para ahli hukum secara kontinu dengan sasaran utamanya para mahasiswa. Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literatur yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah Hukum Tata Negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literatur yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasisiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literatur yang telah ada sebelumnya. Ketiga perkataan hukum, tata, dan negara itu sendiri sebagai nama suatu cabang ilmu pengetahuan hukum, cukup menggambarkan bahwa yang dibahas di dalamnya adalah mengenai urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata tertib adalah order juga biasa dialihbahasakan menjadi tata tertib. Misalnya peraturan tata tertib parlemen di Amerika Serikat disebut āstanding order of the parlementā. Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Deepublish. Lihat juga kategori buku-buku yang lain Buku Matematika Buku Psikologi Buku Agama Islam Buku Ilmu Komunikasi Buku Ekonomi Buku Sosial dan Politik Buku Sosial Budaya Buku Geografi Buku Teknik Buku Pariwisata Buku Pendidikan
Download Free DOCXDownload Free PDFResume Buku Hukum Tata Negara Indonesia Edisi RevisiResume Buku Hukum Tata Negara Indonesia Edisi RevisiResume Buku Hukum Tata Negara Indonesia Edisi RevisiResume Buku Hukum Tata Negara Indonesia Edisi RevisiYenny IndriasariAsas Hukum Tata Negara
Disadari bahwa buku mengenai apa saja yang berkenan dengan buku Hukum Tata Negara, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat positif, sangat terasa kurang di Indonesia. Terlebih lagi, buku-buku yang sengaja diabdikan untuk untuk membahas hukum tata negara sebagai ilmu pengetahuan di antara sedikit buku tentang hukum tata negara, pada umumnya hanya membahas mengenai hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia. Sangat sedikit yang secara khusus membahas teori umum tentang hukum tata negara. Oleh sebab itu, buku ini hadir untuk mengisi kekosongan ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Dr. Jimly Asshiddiqie, lahir di Palembang, 17 April 1965. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1982 dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S2 diselesaikan di Fakultas Hukum UI 1984. Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Rechts Faculteit Rijks Universiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden 1990.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dua periode ini 2003-2008 di tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan penanggung jawab Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara fakultas Hukum UI.
buku pengantar ilmu hukum tata negara
